Implementasi Kepastian Hukum Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi)

Abstract

Pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik merupakan bagian dari kegiatan pendaftaran tanah diamanatkan dalam UUPAg sebagai bentuk jaminan dari pemerintah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Untuk terciptanya pelaksanaan pendaftaran pertama kali diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan jangka waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh alat bukti atas hak milik yang sah (sertipikat). Ketetapkan jangka waktu yang telah ditentukan adalah sebagai pedoman bagi BPN dalam melaksanakan tugasnya demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya pemohon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang mengkaji tentang kepastian hukum jangka waktu penyelesaian proses pendaftaran tanah pertama kali, dengan spesifikasi deskriptif analitis tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan studi lapangan serta menganalisa data berdasarkan peraturan perundangundangan dan dibandingkan dengan fakta yang ada. Lokasi penelitian di Kantor BPN di Kabupaten Bekasi. Ketetapan jangka waktu pelaksanaan yang diatur dalam PKBPN No.1 2010 dalam realisasi di lapangan belum terlaksanakan secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan adanya pelanggaran jangka waktu yang menyebabkan ketidakpastian hukum didalamnya. Ketidakpastian jangka waktu yang terjadi pada Kantor BPN di Kabupaten Bekasi pada proses konversi belum diatur penerapan sanksi akibat dari tidak terlaksanakannya peraturan yang telah ditetapkan. Akibat dari ketidakpastian hukum ini, masyarakat gagal dalam mendapatkan sebuah perlindungan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.