Dilema Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Tambang Pencemar Air: Analisis Dan Solusi Efektif

Abstract

Penegakan hukum terhadap perusahaan tambang yang mencemari air sering kali menghadapi berbagai dilema. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan dilema ini dan mengusulkan solusi yang efektif. Metode kualitatif digunakan dalam kajian ini, dengan menganalisis dokumen, yakni bahan-bahan hukum berupa laporan-laporan penelitian. Kajian melihat bahwa faktor ekonomi, regulasi yang lemah, korupsi, dan kompleksitas hukum adalah penyebab utama dari dilema penegakan hukum ini. Untuk mengatasi dilema ini, diperlukan reformasi regulasi, peningkatan transparansi, dan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Namun, di atas semuanya itu adalah kemauan politik dan keberanian politik dari Pemerintah  dalam hal penegakan hukum ini, karena yang dihadapi adalah perusahaan-perusahaan tambang yang merupakan big company yang mempunyai back up politik. Dengan kemauan dan keberanian politik maka Pemerintah tidak dianggap beretorika saja dalam ikhtiar penegakan hukum lingkungan. Selain itu bagaimana nilai Sila Keadilan Sosial bagi Rakyat Indonesia benar-benar ditegakan dan dirasakan oleh masyarakat yang menjadi korban kegiatan pertambangan, terutama masyarakat adat.